Pemerintah Indonesia mengeksploitasi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia demi kepentingan industri. Langkah ini memecah belah masyarakat dan mengancam keanekaragaman hayati. Kebijakan tersebut mengulang pola yang pernah terjadi pada era kolonial. Buaya, yang dihormati masyarakat setempat sebagai nenek moyang, kini menghadapi ancaman punah akibat kerusakan habitat.
Agustus 2025, oleh Sebastian Castelier

Proyek pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Borneo, dipromosikan sebagai proyek unggulan pemerintahan Joko Widodo 2014–2024. Namun, rencana ini memiliki agenda yang lebih luas daripada sekadar relokasi administrasi negara. Meskipun dibingkai oleh pejabat negara sebagai “kota hutan,” proyek Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mempercepat ekspansi industri. “Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, jadi memindahkan ibu kota kita ke sana seharusnya memperkuat dan mempercepatnya. Itulah salah satu ide yang mereka tawarkan kepada kami,” ungkap seorang investor yang berbasis di Jakarta. Ia meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas negosiasi yang tidak bersifat publik dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), lembaga pemerintah yang mengawasi proyek tersebut.
Langkah ini berisiko menambah tekanan pada ekosistem negara Asia Tenggara. Ekosistem tersebut telah tertekan, seiring area hutan primer menyusut lebih dari dua pertigaRoughly 145 million hectares in 1950: WRI Indonesia – The state of the forestAbout 48 million hectares in 2020: PNAS – Land in limbo: Nearly one third of Indonesia’s cleared old-growth forests left idle antara tahun 1950 dan 2020. “Penggundulan hutan membuat hati saya hancur. Namun, yang hanya diperhatikan oleh pemerintah adalah uang yang dihasilkan oleh industri yang mengambil sumber daya alam,” kata Hairudin Rudi, seorang ilustrator di kebun botani di Balikpapan, sebuah kota di dekat Ibu Kota Nusantara. “Tujuan kami di sini adalah mengumpulkan biji dari setiap spesies tanaman untuk menyelamatkannya sebelum hutan hilang,” tambahnya, sambil menghela napas.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak tuduhanSecretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) – National Development Planning Conference for the 2025-2029 RPJMN, 2024 bahwa industri minyak sawit negara yang terbesar di dunia adalah penyebab utama penggundulan hutan. Ia hanya berargumen, “Kelapa sawit itu pohon. Ada daunnya, kan?” Namun secara ekologis, pembukaan hutan primer untuk perkebunan sawit menyebabkan penurunan tajamResearchGate – Biodiversity loss associated with oil palm plantations in Malaysia, 2024 keanekaragaman hayati. Habitat berlapis menghilang. Kemampuan kawasan tersebut untuk menyerapMongabay – Oil palm does not store more carbon than forests, 2007 karbon dioksida (CO₂) penyebab pemanasan global juga menurun drastis.
“Badai Sempurna”
Ambisi korporasi yang melandasi pembangunan Ibu Kota Nusantara kini berbenturan dengan komunitas nelayan tradisional. Teluk yang membentang dari Kota Balikpapan hingga lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki panjang sekitar 40 kilometer. Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini dipenuhi fasilitas industriFor example, the Kariangau industrial park, located in the northwestern part of Balikpapan, has been built since 2012 on razed coastal forests and mangroves. dan terminal pelabuhan. Infrastruktur itu digunakan untuk mengekspor kayu gelondongan, minyak sawit, dan batu bara dari lahan Kalimantan Timur yang telah dibabat. Tekanan aktivitas manusia berlangsung bersamaan dengan hilangnya habitat alami dalam skala “monumental”. Populasi penduduk juga terus meningkat. Kombinasi ini membentuk apa yang disebut sebagai “badai sempurna”. Kondisi tersebut mendorong kembali meningkatnya serangan buaya, kata Brandon Sideleau, pendiri CrocAttack. Basis data ini mencatat serangan buaya sejak abad ke-18.CrocAttack

“Para leluhur saya adalah nelayan setidaknya selama tiga generasi, tetapi warisan itu mungkin tidak akan bertahan pada saya,” kata Rahman, seorang nelayan yang, seperti banyak warga Indonesia lainnya, tidak memiliki nama keluarga.Vice News – The uniquely Indonesian pains of having only one name, 2017 Ia berharap kelima anaknya kelak bekerja di perusahaan. “Saya tidak ingin mereka diserang,” ujarnya, sambil memandang sebuah kilang milik Apical,Apical perusahaan minyak sawit asal Singapura, di seberang Teluk Balikpapan.
Rahman, 46 tahun, diserang buaya muara (Crocodylus porosus) pada Juli 2025. Peristiwa itu terjadi saat ia mengangkat jaring ikan pada malam hari di dekat Pantai Lango, desanya. “Rahang buaya sempat mengenai dayung dan sebagian lengan saya, yang entah bagaimana justru menjadi pelindung. Buaya itu gagal mengenai saya, tapi kalau posisi tubuh saya sedikit berbeda, saya sudah mati,” ujarnya.
Rahman selamat. Namun, banyak yang tidak. Indonesia mencatat 179 serangan buayaAssociated Press – Crocodile attacks in Indonesia are on the rise, 2025 pada 2024, tertinggi di dunia. Lebih dari separuh serangan tersebut berujung kematian. “Setiap hari, ketika para lelaki pergi melaut, saya menangis. Saya berharap mereka pulang tanpa luka. Kadang-kadang, di tengah malam, saya berdoa agar mereka dilindungi,” kata Sariah, 51 tahun, ibu rumah tangga. Pembangunan industri telah menekan buaya dan nelayan kecil ke ruang hidup yang kian menyempit. Keduanya kini berbagi habitat yang sama. “Kami tahu risikonya. Tapi sekarang ketakutan itu jauh lebih besar karena jumlah kecelakaan meningkat tajam,” ujar Rahman.
“Buaya sudah tiga kali masuk ke keramba saya. Ini fenomena baru, dulu tidak pernah terjadi. Habitat asli mereka mungkin sudah rusak, jadi mereka mencari makan di keramba saya,” kata Beli, 80 tahun. Setiap kejadian memaksanya memotong jaring untuk membebaskan buaya. Ia harus membeli jaring baru dengan biaya sekitar dua juta rupiah, atau sekitar 118 dolar Amerika.

Sebagian memilih menyerah. “Jumlah nelayan turun drastis, dari sekitar 300 orang beberapa tahun lalu menjadi sekitar 200 sekarang. Banyak yang sudah beralih bekerja di perusahaan. Saya perkirakan jumlahnya akan terus berkurang,” kata Sadar, ketua asosiasi nelayan di Pantai Lango. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Pantai Lango. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, wilayah tempat desa-desa pesisir yang paling terdampak proyek Ibu Kota Nusantara berada, jumlah warga yang menggantungkan hidup pada perikanan hampir terpangkas separuh. Antara 2020 dan 2024, angkanya turun dari 5.566 menjadi 2.902BPS – Penajam Paser Utara regency in figures, 2025 orang.
Langkah-langkah pencegahan dapat membantu manusia hidup berdampingan dengan buaya, bukan saling berkonflik, ujar Brandon Sideleau. “Misalnya, jangan pernah menggunakan titik yang sama berulang kali untuk mengambil air atau mandi, karena buaya menghafal pola untuk memaksimalkan keberhasilan memangsa. Selain itu selalu pergi memancing bersama seseorang karena tidak ada yang bisa dilakukan jika diserang buaya sepanjang lima meter, tapi buaya berukuran sekitar tiga meter masih bisa dihadapi,” ujarnya.
Namun, dalam perspektif sejarah, keterkejutan yang muncul setiap kali terjadi serangan buaya mencerminkan berkurangnya pemahaman terhadap risiko hidup di ekosistem tropis. “Ratusan orang tewas setiap tahun akibat serangan buaya di Indonesia pada abad ke-19,” kata Brandon Sideleau.
Penghinaan terhadap Sejarah
Pada dasarnya, proyek Ibu Kota Nusantara secara perlahan menggerus hubungan cinta-benci yang rapuh antara manusia dan buaya, hubungan yang telah terjalin selama berabad-abad. “Kami percaya buaya memiliki hubungan dengan para leluhur kami. Karena itu, setiap tahun kami menggelar ritual. Kami menyiapkan persembahan dan membawanya ke laut, sebagai hadiah kepada alam dan buaya untuk mencari keselamatan,” ujar Saparuddin, 55 tahun, nelayan yang tinggal di Desa Jenebora.
Indonesia memiliki tradisi panjang dalam menangani buaya. Dikenal sebagai Pawang Buaya, mereka berupaya menjaga koeksistensi antara manusia dan satwa liar. Di antara mereka adalah nelayan Kalimantan Timur, Pak Ambo, yang telah menjalin hubungan selama lebih dari setengah abad dengan seekor buaya bernama Riska. Ia meraih popularitas global di media sosial sebelum pihak berwenang lokal menangkap dan mengurung reptil tersebut pada tahun 2023.Utusan Malaysia – Ambo dan Riska akhirnya berpisah, 2023
Dengan meningkatnya risiko, penghormatan leluhur terhadap buaya mulai tergeser oleh godaan untuk membasminya. “Kadang-kadang kami merasa buaya itu hama, dan seharusnya kami menyingkirkan mereka,” diakui Rahman. Logika tersebut mencerminkan politik yang berlaku selama era kolonial. Pada masa itu, para otoritas Hindia Belanda mengklasifikasikan buayaNational Archives of Indonesia -Inventaris Arsip, Departement van Binnenlandsch Bestuur, Serie Toegangen 1849-1950 – bersama harimau – sebagai hama yang harus diberantas untuk memfasilitasi ekspansi pertanian perkebunan. Delapan dekade setelah Indonesia merdeka dari Belanda, buaya sekali lagi berada di tengah bentrokan antara cara pandang ekologis yang berlawanan.
“Buaya lebih baik dikurung,” klaim Hayati Nur Idris, seorang warga Kalimantan Timur saat mengunjungi museum zoologi di Jakarta. Harapannya telah menjadi kenyataan di pinggiran Balikpapan. Pihak berwenang setempat mengurung puluhan buaya di Penangkaran Buaya Teritip. Satwa-satwa itu dipindahkan dari alam liar untuk melindungi warga di kawasan permukiman baru. “Sebaiknya biarkan mereka di alam liar, tetapi itu berbahaya,” kata Edy Petri, 78 tahun, yang telah bekerja di peternakan buaya selama beberapa dekade.
Perspektif yang dipicu oleh ketakutan ini adalah ironi sejarah. Manusia berasal dari genus yang sudah ada sejak 2,8 juta tahunNature – New discoveries of Australopithecus and Homo from Ledi-Geraru, 2025 lalu, sementara nenek moyang buaya modern muncul sekitar 240 juta tahunNational Geographic – When crocs ruled, 2009 yang lalu, bersamaan dengan munculnya dinosaurus. “Generasi muda telah sepenuhnya melupakan cara untuk hidup berdampingan dengan buaya. Saya benar-benar berpikir bahwa sesuatu telah hilang ketika berbicara tentang koeksistensi dengan buaya,” keluh Sideleau.

Pedoman Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang terbit pada 2024IKN – Nusantara Biodiversity Management Master Plan, 2024 memuat usulan “pelibatan masyarakat” untuk mencegah konflik manusia dengan satwa liar di sekitar Ibu Kota Nusantara. Namun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur tidak menanggapi permintaan wawancara.
Populasi buaya Indonesia menyusut tajam sepanjang abad ke-20. Urbanisasi Pulau Jawa dan perburuan untuk memenuhi permintaan industri mode global akan kulit liar menjadi penyebab utama. Pada puncaknya, pada awal 1960-an, perdagangan kulit buaya diperkirakan mencapai 6–8 juta lembarCITES – Crocodilians and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2014 per tahun. Sebagian besar berlangsung secara ilegal atau tanpa pengaturan. Indonesia termasuk salah satu negara pemasok utama.
Saat ini, buaya masih dilindungi secara hukum dari pembunuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.United Nations Office on Drugs and Crime – Database of Legislation Namun, habitatnya tidak mendapat perlindungan yang sama. “Dalam beberapa dekade ke depan, saya memperkirakan tidak akan ada lagi buaya di Teluk Balikpapan,” kata Rustam Fahmy, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
Kampanye Propaganda
Buaya bukan satu-satunya peninggalan masa lalu yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi. “Semakin banyak orang yang meratapi hilangnya cara hidup tradisional mereka,” kata Mapaselle, direktur Pokja Pesisir, sebuah LSM lokal yang didedikasikan untuk komunitas di Teluk Balikpapan. Di sekitar Pantai Lango, kawasan pesisir yang kini berada di bawah kendali perusahaan dijaga ketat dan tertutup bagi nelayan. “Petugas keamanan menyuruh kami pergi, meskipun kami mencoba menjelaskan bahwa kami tidak mencuri apa pun dan telah berada di sini sejak masa leluhur,” ujar Sadar.
‘Euforia’ yang mengiringi pengumuman pemindahan ibu kota pada 2019Tempo – Jokowi proposes to relocate capital to Kalimantan island, 2019 kini berubah menjadi penyesalan. Sorotan nasional yang kala itu membanjir justru menyisakan kekecewaan. “Orang-orang tertipu iklan palsu yang disebarkan media nasional dan para influencer. Mereka menyiarkan pernyataan promosi para pemegang kekuasaan tentang Ibu Kota Nusantara. Kampanye propaganda ini menyebar dengan cepat, dan merusak pengetahuan tentang lingkungan, yang memang sudah sangat minim,” kata Mapaselle.
Pokja Pesisir telah mengadakan kelas pendidikan lingkungan di sejumlah taman kanak-kanak dan sekolah dasar setempat sejak 2020. Program itu ditujukan untuk “menumbuhkan generasi yang memahami ekosistem lokal”. Namun, upaya tersebut berhadapan dengan sikap penyangkalan yang mengakar. Survei pada 2020YouGov – Cambridge Globalism, 2020 menunjukkan, tujuh dari sepuluh responden di Indonesia masih meragukan bahwa perubahan iklim “terutama disebabkan oleh aktivitas manusia”.

Influencer Indonesia Shiska Aulia, yang tinggal di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara dan kerap menampilkan proyek tersebut kepada 22 ribu pengikutnya di Instagram, menepis tudingan adanya kampanye propaganda. Ia mengakui bahwa pejabat dari tim Presiden Joko Widodo mendorongnya mempromosikan narasi “kota hutan”. Namun, ia menegaskan unggahannya berangkat dari keterikatan tulus terhadap daerah asalnya. “Orang-orang Kalimantan sendiri sering menyampaikan keraguan di kolom komentar unggahan saya,” kata Shiska. “Itu sangat menyakitkan bagi saya, karena saya memandang Ibu Kota Nusantara secara positif, dari sisi ekonomi bagi masyarakat kami dan berbagai tempat baru yang kini terbuka.”
Namun, pembangunan Ibu Kota Nusantara telah lebih dulu menimbulkan biaya mahal bagi ekosistem dan tatanan sosial leluhur. “Ancaman datang dari mana-mana. Perampasan lahanAliansi Masyarakat Adat Nusantara – Masyarakat Adat Balik Sepaku Semakin Terdesak Akibat Pembangunan IKN, 2025 di satu sisi, serangan buaya di sisi lain,” ujar Sariah, ibu rumah tangga di Pantai Lango. Sariah berasal dari kelompok etnis Bajau, suku pelaut Asia Tenggara yang telah bermukim di Teluk Balikpapan sejak berabad-abad lalu. Para tetua komunitas meyakini, pemindahan ke wilayah daratan akan mendatangkan kutukan. Langkah itu dianggap melanggar perjanjian kuno antara masyarakat Bajau dan salah satu kelompok etnis asli kawasan tersebut, yakni suku Balik.
“Kami menjaga pesisir, sementara hutan adalah milik mereka. Tetapi pemerintah tidak peduli pada hal itu. Tradisi kami tidak berarti bagi mereka. Jika pemerintah mencoba memindahkan kami ke daratan, saya akan melawan untuk mempertahankan warisan leluhur,” kata Saparuddin, seorang nelayan. Faktanya, rencana zonasi pesisirPeraturan BPK – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041, 2021 2021–2041 menetapkan Teluk Balikpapan sebagai kawasan pelabuhan. Dokumen tersebut tidak memuat ketentuan hukum untuk melindungi aktivitas perikanan tradisional. Sariah menanggapi kebijakan itu dengan kemarahan. “Apa yang dilakukan pemerintah sama saja dengan menjajah rakyatnya sendiri. Bahkan dulu, ketika bangsa lain menjajah kami, setidaknya kami tahu siapa musuh yang sebenarnya,” ujarnya.

Ketidakpuasan di kalangan komunitas terdampak terus meningkat. Menurut Mapaselle, pejabat pemerintah bahkan disebut telah “mengintimidasi dan mengancam” mereka yang menolak. “Pengambilalihan lahan melalui penggusuran paksa bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah,” tambahnya. Penguasaan lahan untuk proyek pemerintah yang dianggap strategis merupakan urusan nasional; antara 2020 dan 2024, kebijakan ini memengaruhi 103.000 keluargaMongabay – Indigenous communities in Indonesia demand halt to land-grabbing government projects, 2025 di seluruh Indonesia. OIKN tidak menanggapi permintaan komentar.
Prioritas yang diberikan pada kepentingan negara dan korporasi dibanding komunitas lokal dilakukan secara sengaja, menurut peneliti di sebuah lembaga pemerintah yang mengetahui detail proyek tersebut. “Pengambil keputusan kunci sepenuhnya menyadari bahwa Ibu Kota Nusantara akan merugikan banyak nelayan, tetapi mereka memilih mengabaikannya,” kata mereka, dengan syarat identitas dirahasiakan karena takut pembalasan.
“Sebagai pegawai negeri, kami rentan jika mengkritik proyek pemerintah,” jelas mereka. Pegawai Negeri cenderung takut mengkritik kebijakan Pemerintah, mereka merasa tidak bebas untuk membicarakannya, apalagi di media sosial ataupun wawancara dengan media. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh lembaga pengawas media Reporters Without Borders, Indonesia merosot 16 peringkat ke posisi ke-127 dari 180Reporters Without Borders – RSF urges President Prabowo to protect journalists amid nationwide protests, 2025 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, yang menandakan bahwa ada penekanan terhadap media.
Buaya Siam Terjepit
Saat Prabowo Subianto menjabat, ambisi era Widodo untuk menjadikan kota ini ibu kota Indonesia dan menampung 1,9 juta pendudukIKN – Nusantara Net Zero Strategy 2045, 2023 pada 2045 memudar. Pada 2025, Presiden Subianto secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai “ibu kota politik” dengan implementasi dijadwalkan pada 2028,Tempo – Prabowo makes IKN political capital by 2028, 2025 menandakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota nasional.
Namun, kemauan politik untuk memonetisasi lahan semakin luas dari lahan Indonesia tetap tidak berubah. Lebih ke utara, di sepanjang salah satu anak Sungai Mahakam yang mengalir di Kalimantan Timur, perkebunan kelapa sawit mulai merambah lahan rawa Mesangat. Hutan rawa air tawar ini merupakan salah satu habitat terakhir bagi buaya Siam (Crocodylus siamensisIUCN – Siamese Crocodile, 2012) dan buaya gharial palsu (Tomistoma schlegeliiIUCN – Siamese Crocodile, 2022) yang terancam punah. Jumlah individu yang hidup di rawa ini belum tersurvei secara pasti.

Ekosistem rentan itu dijual sepenuhnyaRoundtable on Sustainable Palm Oil – Notification of Proposed New Planting, 2014 kepada sebuah perusahaan kelapa sawit pada 2010. Perusahaan menebangi sebagian lahan untuk menanam pohon kelapa sawit. Mereka berjanji akan menghentikan penebangan hutan lebih lanjut. Namun, penggunaan pupuk diduga membuat rawa ini terkontaminasi. Vegetasi mengapung telah menyebar “di mana-mana” sejak perkebunan beroperasi, mengurangi penetrasi cahaya dan kandungan oksigen air, menurut Iwan, salah satu perwakilan nelayan setempat.
Yayasan Ulin, lembaga swadaya masyarakat yang menjaga kawasan ini, mengatakan penyebaran vegetasi apung yang menutupi sebagian besar rawa disebabkan oleh residu pupuk dari aliran air perkebunan kelapa sawit. “Hal ini mengkhawatirkan. Jika warga setempat berhenti menangkap ikan, mereka mungkin tergoda berpikir Mesangat tidak berguna,” kata Brian Martin, Direktur Yayasan Ulin.

Faktanya, minat warga terhadap rawa dan sumber ikan di sana sudah menurun. “Perubahan terjadi begitu cepat hanya dalam satu generasi. Hal ini menguntungkan kepentingan korporasi. Jika generasi muda kurang peduli pada alam, semakin banyak orang akan bekerja di industri yang merusak lingkungan,” ujarnya. Upaya melindungi buaya menjadi semakin sulit. Membuat masyarakat menyukai predator ini sangat sulit, mengingat trauma yang ditinggalkan serangan buaya di banyak desa, tambah Brian Martin.
Iwan mengungkapkan, pada 2013 dan 2014, perusahaan pengelola perkebunan, PT Cipta Davia Mandiri,The company, owned since 2008 by United Kingdom-based palm oil operator REA Holdings plc, was acquired by an Indonesian company in June 2025 memberikan herbisida kepada nelayan setempat untuk membersihkan vegetasi apung. Namun, perusahaan menghentikan praktik itu setelah mengetahui bahan tersebut mencemari rawa. Sejak saat itu, vegetasi apung menyebar tanpa kendali. Kejadian ini berlangsung meski pada 2014 dilakukan survei High Conservation ValueRoundtable on Sustainable Palm Oil – Summary Report of SEIAand HCV assessments, 2010 yang menilai pentingnya rawa Mesangat secara biologis, ekologis, sosial, dan budaya. Survei itu menyimpulkan bahwa habitat yang mendukung populasi buaya “sangat penting untuk dilindungi”. PT Cipta Davia Mandiri tidak menanggapi permintaan komentar.
Fahmy menyimpulkan, “Kolonialisme Belanda sudah berakhir, tetapi kini kita hidup di era konsesi.” Dalam kedua era tersebut, ekosistem, satwa liar, dan cara hidup tradisional menjadi pihak yang menanggung beban utama dari dorongan elit politik dan bisnis untuk memonetisasi lahan Indonesia.